Pelapisan Sosial Dan Kesamaan Derajat

Pelapisan Sosial Dan Kesamaan Derajat

PENGERTIAN PELAPISAN SOSIAL
Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial (social stratification) adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat). Definisi sistematik antara lain dikemukakan oleh Pitirim A. Sorokin bahwa pelapisan sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Perwujudannya adalah adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat, ada lapisan yang tinggi dan ada lapisan-lapisan di bawahnya. Setiap lapisan tersebut disebut strata sosial. P.J. Boumanmenggunakan istilah tingkatan atau dalam bahasa belanda disebut stand, yaitu golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu dan menurut gengsi kemasyarakatan. Istilahstand juga dipakai oleh Max Weber.

TERJADINYA PELAPISAN SOSIAL
Terjadinya Pelapisan Sosial terbagi menjadi 2, yaitu:
– Terjadi dengan Sendirinya
Proses ini berjalan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat itu, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya. Oleh karena itu sifat yang tanpa disengaja inilah yang membentuk lapisan dan dasar dari pada pelapisan itu bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan masyarakat dimana sistem itu berlaku.
- Terjadi dengan Sengaja
Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditujukan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang.
Didalam sistem organisasi yang disusun dengan cara sengaja, mengandung 2 sistem, yaitu:
1) Sistem Fungsional, merupakan pembagian kerja kepada kedudukan yang tingkatnya berdampingan dan harus bekerja sama dalam kedudukan yang sederajat.
2) Sistem Skalar, merupakan pembagian kekuasaan menurut tangga atau jenjang dari bawah ke atas ( Vertikal ).
study kasus :
pelapisan sosial pada kaum ningrat dengan kaum awam.
Kaum ningrat tidak di perbolehkan berhubungan dengan kaum awam dikarenakan perbedaan sosial.

PERBEDAAN SYSTEM PELAPISAN DALAM MASYARAKAT
Masyarakat terbentuk dari individu-individu. Individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang tentu akan membentuk suatu masyarakat heterogen yang terdiri dari kelompok-kelompok social.
Masyarakat dan individu adalah komplementer dapat dilihat dalam kenyataan bahwa:
a) Manusia dipengaruhi oleh masyarakat demi pembentukan pribadinya
b) Individu mempengaruhi masyarakat dan bahkan menyebabkan perubahan
Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai strafukasi sosial diantaranya menurut Pitirin A. Sorikin bahwa “pelapisan masyarakat adalah perbedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat”.
Theodorson dkk berpendapat bahwa “pelapisan masyarakat adalah jenjang status dan peranan yang relative permanen yang terdapat dalam system social didalam hal perbedaan hak,pengaruh dan kekuasaan”.
Masyarakat yang berstatifikasi sering dilukiskan sebagai suatu kerucut atau piramida, dimana lapiasan bawah adalah paling lebar dan lapisan ini menyempit keatas.
B. Peelapisan sosial cirri tetap kelompok sosial
Pembagian dan pemberian kedudukan yang berhubungan dengan jenis kelamin nampaknya menjadi dasar dari seluruh system sosial masyarakat kuno.
Didalam organisasi masyarakat primitifpun dimana belum mengenai tulisan. Pelapisan masyarakat itu sudah ada. Hal itu terwujud berbagai bentuk sebagai berikut:
a. Adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur dengan pembedaan-pembedaan hak dan kewajiban
b. Adanya kelompok-kelompok pemimpin suku yang berpengaruh dan memiliki hak-hak istimewa
c. Adanya pemimpin yang saling berpengaruh
d. Adanya orang-orang yang dikecilkan diluar kasta dan orang yang diluar perlindungan hukum
e. Adanya pembagian kerja di dalam suku itu sendiri
f. Adanya pembedaan standar ekonomi dan didalam ketidaksamaan ekonomi itu secara umum
Pendapat tradisional tentang masyarakat primitif sebagai masyarakat yang komunistis yang tanpa hak milik pribadi dan perdagangan adalah tidak benar. Ekonomi primitive bukanlah ekonomi dari individu-individu yang terisolir produktif kolektif.

TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL
BEBERAPA TEORI TENTANG PELAPISAN SOSIAL
Pelapisan masyarakat dibagi menjadi beberapa kelas

• Kelas atas (upper class)
• Kelas bawah (lower class)
• Kelas menengah (middle class)
• Kelas menengah ke bawah (lower middle class)

Beberapa teori tentang pelapisan masyarakat dicantumkan di sini :
1) Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap Negara terdapat tiga unsure, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya.
2) Prof. Dr. Selo Sumardjan dan Soelaiman Soemardi SH. MA. menyatakan bahwa selama di dalam masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai olehnya dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai.
3) Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada dua kelas yang senantiasa berbeda setiap waktu yaitu golongan Elite dan golongan Non Elite. Menurut dia pangkal dari pada perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian dan kapasitas yang berbeda-beda.
4) Gaotano Mosoa dalam “The Ruling Class” menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat dari masyarakat yang kurang berkembang, sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan dua kelas selalu muncul ialah kelas pertama (jumlahnya selalu sedikit) dan kelas kedua (jumlahnya lebih banyak).
5) Karl Mark menjelaskan terdapat dua macam di dalam setiap masyarakat yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya dan kelas yang tidak mempunyainya dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika masyarakat terbagi menjadi lapisan-lapisan social, yaitu :
a. ukuran kekayaan
b. ukuran kekuasaan
c. ukuran kehormatan
d. ukuran ilmu pengetahuan

KESAMAAN DERAJAT DAN PERSAMAAN HAK
Sebagai warga negara Indonesia, tidak dipungkiri adanaya kesamaan derajat antar rakyaknya, hal itu sudah tercantum jelas dalam UUD 1945 dalam pasal ..
1. Pasal 27
• ayat 1, berisi mengenai kewajiban dasar dan hak asasi yang dimiliki warga negara yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemenrintahan
• ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
•
2. Pasal 28, ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran lisan dan tulisan.
3. Pasal 29 ayat 2, kebebasan memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara
4. Pasal 31 ayat 1 dan 2, yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran.

ELITE DAN MASSA
Dalam masyarakat tertentu ada sebagian penduduk ikut terlibat dalam kepemimpinan, sebaliknya dalam masyarakat tertentu penduduk tidak diikut sertakan. Dalam pengertian umum elite menunjukkan sekelompok orang yang dalam masyarakat menempati kedudukan tinggi. Dalam arti lebih khusus lagi elite adalah sekelompok orang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan kecil yang memegang kekuasaan.
Dalam cara pemakaiannya yang lebih umum elite dimaksudkan : “ posisi di dalam masyarakat di puncak struktur struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran, dan pekerjaan-pekerjaan dinas.” Tipe masyarakat dan sifat kebudayaan sangat menentukan watak elite. Dalam masyarakat industri watak elitnya berbeda sama sekali dengan elite di dalam masyarakat primitive.
Di dalam suatu pelapisan masyarakat tentu ada sekelompok kecil yang mempunyai posisi kunci atau mereka yang memiliki pengaruh yang besar dalam mengambil berbagai kehijaksanaan. Mereka itu mungkin para pejabat tugas, ulama, guru, petani kaya, pedagang kaya, pensiunan an lainnya lagi. Para pemuka pendapat (opinion leader) inilah pada umumnya memegang strategi kunci dan memiliki status tersendiri yang akhirnya merupakan elite masyarakatnya.
Ada dua kecenderungan untuk menetukan elite didalam masyarakat yaitu : perama menitik beratakan pada fungsi sosial dan yang kedua, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat mral. Kedua kecenderungan ini melahirkan dua macam elite yaitu elite internal dan elite eksternal, elite internal menyangkut integrasi moral serta solidaritas sosial yang berhubungan dengan perasaan tertentu pada saat tertentu, sopan santun dan keadaan jiwa. Sedangkan elite eksternal adalah meliputi pencapaian tujuan dan adaptasi berhubungan dengan problem-problema yang memperlihatkan sifat yang keras masyarakat lain atau mas depan yang tak tentu.Istilah massa dipergunakan untuk menunjukkan suatu pengelompokkan kolektif lain yang elementer dan spotnan, yang dalam beberapa hal menyerupai crowd,t etapi yang secara fundamental berbeda dengannyadalam hal-hal yang lain. Massa diwakili oleh orang-orang yang berperanserta dalam perilaku missal seperti mereka yang terbangkitkan minatnya oeleh beberap peristiwa nasional, mereka yang menyebar di berbagai tempat, mereka yang tertarik pada suatu peristiwa pembunuhan sebgai dibertakan dalam pers atau mereka yang berperanserta dalam suatu migrasi dalam arti luas. Cirri-ciri massa adalah :
1. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan kecakapan, tignkat kemakmuran atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai masa misalnya orang-orang yang sedang mengikuti peradilan tentang pembunuhan misalnya malalui pers
2. Massa merupakan kelompok yagn anonym, atau lebih tepat, tersusun dari individu-individu yang anonym
3. Sedikit interaksi atau bertukar pengalaman antar anggota-anggotanya

Diskriminasi & Etnosentrisme

Hello Friends, kali ini saya akan membahas tentang diskriminasi & etnosentrisme di sekitar tempat tinggal saya sekarang, (masih tentang tugas perkulihan saya) :).
pertama mari kita bahas apa itu etnosentrisme, simple: etnosentrisme adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri. mungkin kalian sering kan mengkomen, "Mencaci", kelakuan kelakuan di sekitar anda, example: anda sedang jalan bersama teman teman di Mall, terus menemukan kelakuan yang ganjil, seperti misalnya seorang etnis Arab berpakaian terlalu tertutup (mirip-mirip ninja), lalu memandang dari perspektif sendiri dan mengatakan “aneh ya”, “mukanya jelek kali ya makanya ditutup”, atau “itulah mengapa dia tidak disukai” berarti kita memiliki etnosentrisme yang kaku. Tapi jika mengatakan “itulah cara yang dia pelajari untuk melakukannya,” berarti mungkin kita memiliki etnosentrisme yang fleksibel. did you get it? itulah etnosentrisme :)

now lets talk about what i got in my own place. saya kost di daerah depok. it's a good place, good friends here, my hometown is Cirebon city. tentunya menemukan perbedaan adat dari kota saya sendiri. beberapa orang dari luar jawa pun saya bertemu di depok, kaya Padang, Medan, Ambon, Pekanbaru dll. contoh: teman yang dari Medan bicara pasti volume lebih dominan alias besar, ngomong biasa saja gede apalagi marah :) (waktu itu pernah denger dia lagi marah-marah di telpon juga loh), sangat berbeda dengan adat dikeluarga saya yang masih punya darah "jowo"nya mostly "Jogjakarta" yang cenderung "alus" pelan, selow seperti di pantai.

lalu Etnis Padang, pada waktu itu saya datang ke suatu Wedding teman disini, dan melihat teman dari Padang makan sambil berdiri, padahal tempat duduk tersedia. pernah baca suatu artikel bahwa makan/minum ga baik buat kesehatan kita. Dalam hal -hal ini etnosentrisme fleksibellah yang harus dikembangkan. Dengan etnosentrisme fleksibel, kehidupan multikultur yang damai bisa berlangsung sementara masing-masing kultur tidak luntur juga. sebab dalam adat-adat yang berbeda itu memiliki sisi positifnya juga selain negatifnya.
Etnosentrisme jelas bukan sesuatu yang harus dihilangkan sama sekali. Ia patut dipelihara karena etnosentrisme memang fungsional. Mungkin kita menduga bahwa keterikatan yang kuat dengan budaya etniknya akan menyebabkan rendahnya rasa kebangsaan. Sebuah penelitian yang dilakukan Panggabean (1996) membantah hal tersebut. Ia menemukan bahwa meningkatnya keterikatan seseorang dengan nilai budayanya akan diikuti dengan sikap kebangsaan yang positif. Sebaliknya, menurunnya keterikatan seseorang dengan nilai budayanya akan diikuti dengan sikap kebangsaan yang negatif. Jadi tidak berarti seseorang yang sangat terikat dengan budaya etniknya lantas melunturkan keindonesiaannya. Seseorang yang sangat etnosentrik belum tentu kurang Indonesianis ketimbang mereka yang kurang etnosentrik.

Lalu itu pilihan anda. mau memilih etnosentrisme yang kaku atau etnosentrisme yang fleksibel atau malah tidak memilih sama sekali? :)

Warga Negara dan Negara

Sifat-Sifat Negara

Sifat memaksa agar peratura perundang-undangan di taati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapi serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara lega.

Sifat Monopoli : Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran ke percayaan atau aliran politik tertentu di kurangi hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentang dengan tujuan masyarkat.

Sifat mencakup semua (all encompassing, all embracing). Semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali

Unsur-unsur Negara.

PendidikanPenduduk negara adalah semua orang yang pada suatu wktu mendiami wilayah negara mereka secara sosiologi lazim disebut rakyat dari negara itu. Rakyat dalam huungan ini diartikan sebagai sekumpuan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari segi hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Waraga negara adalah seluruh indiidu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Menurut hukum international, tiap-tiap negara berhak untuk menetapkan sediri siap yang akan menjadi warga negaranya. Ada dua azas yang biasanya dipakai dalam penetuan kewarganegaraan yaitu :

Asas ius soli (law of the soil) menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggalnya, dalam arti siapapun yang bertempat tinggal disuatu negara adlah warga negara tersebut.

Asas Ius sanguinis (law of the blood) menentukan warga negara berdasarkan pertalian darah, dalam arti siapapun seorang anak kandung (yang sedrah seketurunan dilahirkan oleh seoran gwarga negara ternentu. Maka anak tersebut juga dianggap wrga negara yang bersangkutan.

· Wilayah
Wilayah adalah landasan materiil atau landasan fisik negara. Negara in concerto juga tidak dapat diboyangkan tanpa landasan fisik ini. Luas wilayah negara ditentuka oleh perbatasan-perbatasannya dan didalam batas-batas itu negara menjalankan yuridiksi teritorial atas orang dan benda yang berada di dalam wilyah itu, kecuali beberapa orang dan benda yang di bebaskan dari yuridiksi itu.
Wilayah dalam hubungan ini dimaksudkan bukan hanya wilayah geografis atau wilayah dalam arti sempit, tetapi terutama wilyah dalam arti hukum atau wilayah dalam arti yang luas. Wilayah hukum atau willayah dalam arti luas ini merupakan wilayah diatas mana dilaksanakannya yuridiksi negara dan meliputi baik wilayah geografis maupun udara di atas wilayah itu meliputi baik wilyah geografis maupun udara diatas wilyaha itu sampai tinggi yang tidak terbatas (menurut asas usque ad coelum) dlam laut disekitar pantai itu yaitu apa yang disebut laut teritorial. Dalam batas “wilayah dalam arti yang luas ini negara menjalankan kedaulatan teritorialnya.

· Pemerintah
Pemerintah adalah organisasi yang menatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik. Pemerintah menegakkan hukum dan memberantas kekacauanm mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan menyatakan dan menjalankan kemauan individu-individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adlah badan yang mengatur urusan sehari-hari yang menjalankan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteran bersama.

Yang di kutip dari : http://cybercounselingstain.bigforumpro.com/t39-sifat-sifat-dan-unsur-unsur-negara

Bentuk Negara

a.Negara Kesatuan (Unitaris)

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan

untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam

maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan

daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya

ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan

satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah

pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek

pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat

dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

1. Sentralisasi, dan

2. Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan

diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan

perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah

tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus

rumah tangganya sendiri.

Keuntungan sistem sentralisasi:

1.adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah

negara;

2.adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga

yang berwenang membuatnya;

3.penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh

wilayah negara.

Kerugian sistem sentralisasi:

1.bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering

menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;

2.peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan

keadaan/ kebutuhan daerah;

3.daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat

sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena

kurangnya inisiatif dari rakyat;

4.rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk

memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya;

5.keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi

kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi,swatantra).

Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah.

Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Keuntungan sistem desentralisasi:

1.pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas

daerah itu sendiri;

2.peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan

kondisi daerah itu sendiri;

3.tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga

pemerintahan dapat berjalan lancar;

4.partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya

akan meningkat

5. penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh

daerah.

Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman

peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

b.Negara Serikat (Federasi)

Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa

negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara

bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen

sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah

gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.

Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak

bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan

negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan

menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

2.tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak

boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

3.hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur

melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang

kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah

federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala

negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian

kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh

negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal

kenegaraan selebihnya (residuary power).

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada

pemerintah federal meliputi:

1.hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek

hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan

dan perwakilan diplomatik;

2.hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan

dan keamanan nasional, perang dan damai;

3.hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta

azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama

dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah

uji material konstitusi negara bagian;

4.hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan

pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli,

matauang (moneter);

5.hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian,

misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan

yang lain adalah:

1.cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan

pemerintah negara bagian;

2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang

timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara

serikat, antara lain:

1.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan

kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam

itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);

2.negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan

pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada

pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;

3.negara serikat yang memberikanwewenang kepada mahkamah

agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah

federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat

dan Australia;

4.negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen

federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal

dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem

desentralisasi:

1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar;

2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).

Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus

rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan

hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari

pemerintah pusat.

Pemuda dan Sosialisasi

Pemuda sering sekali dikaitkan dengan hal-hal yang negative. Tapi banyak juga pemuda Indonesia yang dapat berprestasi baik dalam bidang akademik atau pun nonakademik. Sebagai contoh Indonesia sering sekali mendapat mendali emas,perak atau pun perunggu dalam ajang yang bergengsi dalam Fisika,Kimia,atau pun olahraga seperti Sea Games 2011 kemarin yang diselenggarakan di Indonesia.
Namun pada zaman yang seperti ini banyak pula pemuda yang masih belum sadar akan pentingnya suatu prestasi. Masih sering saja terlihat pemuda yang suka sekali melakukan tawuran yang tidak pernah jelas apa permasalahannya.
Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi para pemuda memiliki sifat yang sangat negative diantaranya;
-faktor internal didalam keluarga

-faktor lingkungan sekitar

-faktor pengaruh pergaulan

Beberapa faktor ini yang biasanya sering mempengaruhi jiwa pemuda yang masih labil. Para pemuda yang belum bisa menentukan sikap,tindakan,dan tujuannya pun, bisa terjebak kedalam jurang ini. Jika kita melihat persentase pecandu narkoba mengalami kenaikan pada setiap tahunya. Dan hampir 45% pemakainya adalah remaja,pelajar,pemuda. Hal ini tentunya sangat merugikan berbagai pihak dan dirinya sendiri. Memang bukan suatu hal yang mudah untuk mengatasi masalah ini.
Namun diharapkan suatu kesadaran yang penuh dari para pemuda untuk terus berusaha agar maju kedap dan menjadi yang lebih baik.

SOSIALISASI

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory)

Jenis-jenis Sosialisasi
Sosialisasi Primer
Sosialisasi Sekunder

Tipe Sosialisasi
Formal
Non Formal

Kita tentu sudah tak asing lagi dengan kata “sosialisasi”. kata tersebut berkaitan dengan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Sosialisasi sering kita jumpai disekitar kita, Sebagai contoh saat akan diadaknya pemilu, E-KTP, Beralih ke gas Elpiji. Tujuannya dari sosialisasi tersebut diharapkan agar para penggunanya mengerti dan paham bagaimana cara melakukan dengan benar.

Jadi menurut saya sosialisasi ini adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mengenalkan atau mempromosikan sesuatu kepada masyarakat luas.